Anggota Komisi VI DPR Ananta Wahana Ingatkan di Masa Pandemi Ini, BUMN Untuk Tidak Hanya Mengejar Profit

  • Whatsapp
Ananta Wahana
Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana.

TANGERANG,REDAKSI24.COM–Saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke mitra-mitra kerjanya di daerah, Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana selalu mengingatkan agar di masa pandemi Covid-19, BUMN tidak hanya mengejar profit semata. Menurut Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini, saat ini seluruh BUMN diminta memperkuat pelayanannya kepada masyarakat yang banyak terdampak akibat pandemi.

Seperti yang diutarakan Ananta kepada jajaran direksi Perumnas akhir pekan kemarin. Politisi PDI Perjuangan ini mengangkat pepatah Jawa ‘Sadumuk Bathuk, Sanyari Bhumi’, yang menekankan tentang pentingnya nilai kehidupan dan perjuangan hidup. Ananta menyebut bahwa kebutuhan tempat tinggal selalu termasuk ke dalam kebutuhan pokok Sandang – Pangan – Papan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan itu manusia tidaklah dimanusiakan.

Bacaan Lainnya

   Dalam kaitan itu, Ananta menanyakan soal fokus 153 proyek yang ada di PERUMNAS yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ananta menekankan bahwa saat ini kriterianya telah bergeser bukan lagi penghasilan rendah, melainkan tanpa penghasilan. Pandemi Covid-19 telah membuat lonjakan masyarakat yang tidak lagi memiliki penghasilan. Maka Perum Perumnas yang bentuknya adalah PERUM harus memperbanyak fungsi pelayanan publiknya, dan memikirkan bagaimana masyarakat yang jatuh dalam kondisi tanpa penghasilan itu tetap bisa punya rumah, demikian dikatakan Ananta.

   Dalam kesempatan yang sama, politisi kawakan Banten itu juga menegaskan Perumnas untuk mulai memikirkan soal mitigasi kredit macet perumahan. Agar jangan menjadi bom waktu, Perumnas harus mulai memitigasi risiko kredit macet di masa pandemi ini, demikian ditegaskan Ananta.

   Persoalan yang diajukan wakil rakyat Dapil Banten III itu ditanggapi langsung oleh Direktur Operasional & Produksi PERUMNAS, Wahyu Abbas Sudrajat. Menanggapi Ananta, Wahyu menjelaskan bahwa sampai saat ini proyek-proyek PERUMNAS selalu bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah guna menekankan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Maka, proyek-proyek seperti Rumah Tapak dan Rumah Susun memang dikedepankan oleh PERUMNAS. Soal mitigasi kredit macet perumahan di masa pandemi, Direktur Produksi Perumnas itu menyebutkan bahwa kredit-kredit itu, jika mengalami kesulitan akan dibeli oleh pemerintah, dan dengan itu menghindari efek domino kredit macet.

   Dalam sesi yang sama, hadir juga PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT ASABRI. Terhadap dua perusahaan BUMN itu, silih berganti para Anggota Komisi VI mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan para direksi. Anggota Komisi VI, Ananta Wahana, kembali angkat bicara dengan mempertanyakan soal kabar bahwa PTDI saat ini sudah bisa memproduksi ratusan ventilator untuk penanganan cepat tanggap COVID-19. Ananta mengapresiasi PTDI yang secara cepat bisa melakukan adaptasi dan memproduksi ventilator yang kebutuhannya sedang melonjak drastis di masa pandemi ini.

   Di hadapan direksi ASABRI, Ananta mempertanyakan soal gonjang-ganjing mismanajemen dan tingginya beban hutang ASABRI. Ananta menyebut bahwa jika untuk kasus Jiwasraya sudah terlihat adanya secercah cahaya di ujung terowongan, untuk kasus ASABRI semuanya masih gelap. Sementara nasabah ASABRI yang adalah anggota-anggota TNI-Polri tentu saja membutuhkan jaminan keamanan dan kepastian.

   Terhadap telisik Ananta itu, Direksi PTDI menyebutkan bahwa memang benar hingga November ini PTDI telah memproduksi ventilator secara massal. Namun demikian, produksi ventilator ini masih bersifat sosial dan didistribusikan ke RS-RS serta Puskesmas yang membutuhkan. Direksi PT DI menambahkan bahwa ke depannya PTDI akan segera memperoleh izin komersil untuk memproduksi ventilator, dan dengan itu bisa mulai menjual ventilator untuk kebutuhan medis komersial, antara lain ke Kementerian Pertahanan.

   Soal jaminan kepastian dan keamanan investasi ASABRI yang diangkat Ananta Wahana, direksi ASABRI mencoba meyakinkan segenap Anggota Komisi VI yang hadir bahwa dengan  manajemen baru dan tata kelola transparan, manajemen ASABRI kali ini optimis bisa menutup kerugian dan menjaga kinerja keuangan perusahaan tetap dalam kondisi sehat.

   Terkait dengan sesi pendalaman bersama PT PERTAMINA Persero, Unit VI Balongan, Anggota Komisi VI Dapil Banten III, Ananta Wahana, secara khusus mengangkat tiga persoalan. Pertama, Ananta meminta klarifikasi soal tuntutan serta demonstrasi dari para pekerja PERTAMINA sendiri yang sepertinya tak kunjung selesai. Kedua, Ananta mempertanyakan soal fokus pasar kilang Petrokimia Balongan ini di tengah harga dan konsumsi migas dunia yang sedang ambruk, termasuk harga nafta sebagai bahan dasar petrokimia. Terakhir, Ananta menekankan soal kedaulatan serta kemandirian energi nasional, dan mempertanyakan apakah produksi kilang ini nanti akan lebih banyak diekspor ke Taiwan sebagai investor.

   Terhadap pertanyaan pendalaman yang diajukan politisi PDI Perjuangan ini, Direktur Human Capital PERTAMINA, Koeshartanto, segera menyangkal bahwa terjadi kisruh dan demo terus-menerus dari pekerja-pekerja Pertamina Unit VI Balongan. Direktur menegaskan bahwa apa yang muncul di berita-berita adalah kabar bohong dan aksi provokasi dari segelintir orang yang mengatasnamakan serikat pekerja Pertamina Unit VI Balongan.

   Terkait dengan fokus serta pangsa pasar dari kilang petrokimia salah satu yang terbesar di Indonesia itu, Direksi PERTAMINA menjawab bahwa kilang-kilang petrokimia yang sedang dibangun nantinya akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. Baru jika ada surplus produksi, maka akan diupayakan untuk ekspor, bukan hanya ke Taiwan saja. Maka, hal ini juga senada dengan penekanan Ananta Wahana soal kemandirian dan kedaulatan energi nasional, demikian disampaikan jajaran direksi Pertamina.

   Soal harga MIGAS dan bahan baku petrokimia dunia yang sedang anjlok sebagaimana ditanyakan Ananta Wahana, direksi PERTAMINA membenarkan hal tersebut. Namun demikian, jajaran direksi PERTAMINA mencoba meyakinkan Komisi VI DPR bahwa PERTAMINA telah memiliki skema mitigasi risiko dan skema pemasaran berkelanjutan yang mumpuni dalam rangka mencegah kerugian besar seandainya harga minyak dan nafta kembali anjlok akibat pandemi Covid-19. (Hendra)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.