Anggota DPR RI Minta PPKM Darurat Tidak Diperpanjang

oleh -
Anggota DPR RI PPKM Darurat Tidak Diperpanjang ekonomi bumn daya tahan rakyat
Anggota DPR RI yang membidangi ekonomi dan BUMN, Mufti Anam menyebut situasi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

KOTA SURABAYA, REDAKSI24.COM – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang berlangsung 3-20 Juli 2021 berimbas pada menipisnya daya tahan rakyat. Karena itu, kalangan DPR RI menyarankan kepada pemerintah agar tidak memperpanjang PPKM Darurat.

Saran tidak diperpanjangnya PPKM Darurat salah satunya datang dari Anggota DPR RI yang membidangi ekonomi dan BUMN, Mufti Anam. Dia menyebut situasi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Secara ekonomi, kata dia, daya tahan rakyat semakin menipis, percikan konflik sosial di akar rumput juga semakin banyak terjadi di daerah, dieskalasi sejumlah tindakan penertiban yang berujung pada kericuhan dan viral di media sosial (Medsos).

”Yang utama disepakati kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipertentangkan. Maka diperlukan langkah bersamaan. Perlu juga saya tekankan, ketika bicara ekonomi dalam konteks PPKM darurat, sebenarnya tidak bicara soal ekonomi kelas atas, tapi justru terutama adalah penyelamatan ekonomi rakyat kecil yang benar-benar sulit saat ini,” kata Mufti kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/7/2021).

Namun begitu Mufti mengapresiasi berbagai intervensi sosial yang dilakukan pemerintah melalui bantuan sosial (Bansos). Tapi mayoritas Bansos berasal dari pusat. Kapasitas fiskal pemerintah daerah sudah terbatas dalam memberikan Bansos, berbeda dengan awal pandemik 2020.

“Sehingga sebesar apa pun bansos dari pusat tidak akan cukup karena dampak gelombang kedua pandemik ini begitu luas. Ini yang menjadi salah satu masalah di lapangan,” tuturnya.

BACA JUGA: Tekan Penularan COVID-19 di Indonesia, PBB Dukung PPKM Darurat

Mufti memaparkan, para pekerja harian dan pekerja informal kini dalam situasi semakin sulit, di sisi lain masyarakat berpenghasilan menengah ke atas menahan belanja mereka lantaran masih wait and see terkait penanganan pandemik.

“Maka jangan sampai kemudian kebijakan PPKM darurat untuk pengendalian COVID-19 berujung pada konflik sosial yang terus melebar, situasi chaos yang malah merugikan bangsa secara keseluruhan. Sehingga PPKM darurat dengan segala hormat jangan diperpanjang, tapi dengan catatan ada pembenahan penanganan dari sisi kesehatan-nya, sehingga tidak ada yang dikorbankan,” ujarnya.

Namun begitu Mufti kembali mengakui pengendalian COVID-19 tetap sangat penting untuk dilakukan. Mufti memberi catatan penanganan dari sisi kesehatan yang mutlak dilakukan. Di antaranya memasifkan penegakan protokol kesehatan, mengakselerasi vaksinasi hingga 2 juta per hari.

Kemduain, merekrut tambahan tenaga kesehatan, memperbanyak tempat isolasi dan rumah sakit darurat untuk yang bergejala ringan, dan memperkuat “3T” (tes, tracing, dan treatment).

“Sebenarnya ada target tes per daerah, mestinya itu terus dievaluasi dan dibuka ke publik secara rinci karena sangat vital dalam penanganan pandemik. Yang justru marak hanya penertiban pedagang, PKL disidak,” sindir Mufti.

Mufti meminta pemerintah mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan dan klaim rumah sakit.

“Saat ini sudah mulai terbayar secara bertahap, kami mengapresiasi. Perlu terus dipercepat agar RS punya ruang finansial yang cukup untuk bergerak cepat dan taktis di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan perpanjangan kebijakan PPKM Darurat akan diumumkan dalam 2-3 hari ke depan.

“Saat ini, kami sedang melakukan evaluasi terhadap PPKM dengan jangka waktu ini dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan laporkan kepada Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan, akan diumumkan secara resmi,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu (17/7/2021) malam.

Menteri yang ditugasi menjadi Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali itu mengatakan ada dua indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi PPKM darurat pada periode 3-20 Juli 2021.

“Dua indikator yang kami gunakan mengevaluasi periode transisi di mana relaksasi apakah bisa dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy ratio (tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit) trennya semakin baik,” ujar Luhut.

Dalam dua hari terakhir, kata Luhut, dua indikator penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit itu membaik.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.