Anggota DPR Fauzi Sebut Amnesti Pajak Hanya Bikin Manja Pengusaha

oleh -
dpr,komisi,xi,fauzi,amro,amnesti,pajak,tax,amnesty,jilid,ii
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menilai amnesti pajak atau tax amnesty hanya membuat manja pengusaha kelas atas saja/Foto: Ilustrasi - Program amnesti pajak/Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Anggota DPR RI Fauzi H Amro menganggap kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty hanya memanjakan pengusaha kelas atas saja.

Anggota Komisi XI itu menilai, kebijakan amnesti pajak jilid II kurang tepat karena APBN masih dalam kondisi minus sehingga pemasukan dari pajak seharusnya digenjot, bukannya dipangkas.

Oleh karena itu, kata Fauzi, kebijakan tersebut tidak perlu diteruskan, apalagi saat ini APBN tengah mengalami defisit lantaran pandemi.

“Berhentilah memanjakan para pengusaha dengan kebijakan tax amnesty, kebijakan tersebut tak usah diteruskan,” ujar Anggota Komisi XI Fauzi H Amro, di Jakarta, Minggu (23/5/2021).

Menurut dia, berdasarkan data Kemenkeu per akhir November 2020, penerimaan negara tercatat Rp1.423 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.306,7 triliun.

Kemudian pada kuartal I 2021 APBN kembali mengalami defisit sebesar Rp144,2 triliun. Defisit disebabkan oleh penerimaan negara yang masih minim sementara belanja melonjak.

“Selain itu, rasio penerimaan pajak negara terhadap PDB turun dari 13,3 persen pada 2008 menjadi 9,76 persen pada 2019, dan pada Maret 2021 hanya 7,32 persen, yang dinilai merupakan rasio yang rendah sejak era Orde Baru,” ungkap Fauzi H Amro.

Politisi Partai NasDem itu juga mengingatkan, bahwa laporan terkait amnesti pajak jilid I belum ada secara formal mengenai dampaknya bagi peningkatan APBN.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta rencana pemerintah untuk memberikan amnesti pajak jilid II ini harus jelas tujuan dan target sasarannya.

“Jangan sampai cuma memutihkan dana di luar negeri tapi gagal melakukan repatriasi. Harus ada kombinasi keduanya,” ujar Rachmat.

 

Tax amnesty untuk pelaku ekonomi kecil

Menurut Rachmat, pemberian amnesti ini juga harus diberikan kepada pelaku ekonomi kecil sehingga tidak hanya fokus pada pengusaha ekonomi besar.

“Amnesti pajak jilid I pada beberapa waktu lalu belum mampu menjaring uang milik pengusaha yang disimpan di luar negeri untuk bisa kembali ke Tanah Air,” ungkap Rachmat.

Dia menambahkan, pemberian tax amnesty kepada pelaku ekonomi kecil dapat diberikan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah, sebab program seperti KUR banyak mengalami hambatan.

Hambatan tersebut lantaran petani, pedagang kecil, peternak, dan nelayan terkena OJK checking atau yang dikenal sebagai BI checking.

Hal itu menyebabkan pelaku ekonomi kecil ini gagal mendapatkan kredit untuk mengembangkan usahanya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

Padahal, imbuh dia, sesuai visi Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran dan dari desa ditekankan prioritas untuk menata dan memihak ekonomi kecil serta ekonomi desa.(ejp)

Sumber: Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.