Anggaran Goncang, Presidan Jokowi Ingatkan Bupati Jangan Tebar APBD

oleh -
anggaran,goncang,presiden,jokowi,bupati,apbd
Tangkapan Layar Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu (Youtube Sekretariat Presiden),

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para bupati agar menentukan skala prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat, dan tidak menebar anggaran ke semua dinas yang tidak jelas outputnya, di tengah anggaran goncang karena pandemi COVID-19.

“Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana,” kata Presiden Jokowi, saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021, di Istana Negara Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Untuk itu, Jokowi menyampaikan agar para bupati melakukan konsolidasi anggaran, dan rencana APBD harus dilihat secara mendetail.

“Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19,” ujarnya.

“Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Outputnya apa? ‘Outcome’-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,” sambungnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan, agar para bupati tidak mengecer APBD ke seluruh pos anggaran.

Dan untuk tingkat kabupaten, menurut dia, cukup 2 pos anggaran yang menjadi prioritas, yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat.

“Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja,” kata Presiden Jokwi.

Kata Jokowi, dirinya kerap menyampaikan ‘money follow program’, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan.

“Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana,” tegasnya.

Bila para bupati membuat prioritas anggaran, kata dia, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat, dan rakyat akan mengingat kerja para bupati.

“Rakyat akan ingat ‘wah ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua’. Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas. Tahun depan anggaran naik 10 persen semua akan ditambah 10 persen, gak akan jadi barang percaya saya!” ungkap Presiden.

“Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” tambahnya.

Alasannya menurut Jokowi adalah karena baik APBD maupun APBN jumlahnya terbatas, dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang.

“Banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari,” cetusnya. (Antara/ejp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.