Ancam Pidanakan Buruh, KSPSI Hormati Hak Hukum Gubernur Banten

oleh -
Ancam Pidanakan Buruh, KSPSI Hormati Hak Hukum Gubernur Banten Wahidin Halim Pemprov Banten
Supriadi berharap WH selaku kepala daerah lebih mengedepankan dialog dan aspek kemanusiaannya dalam menyikapi aksi buruh

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriadi mewakili buruh menghormati sikap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang menempuh jalur hukum terkait kericuhan aksi unjukrasa buruh pada Rabu (22/12/2021).

“Kalau Gubernur Banten ingin menggunakan hak hukumnya, kami hormati dan hargai. Secara organisasi kami juga menerima kenyataan itu, kami akan ikuti prosesnya,” kata Ahmad Supriadi di Kantor DPC KSPSI Kabupaten Tangerang, Kamis (23/12/2021).

Namun Supriadi berharap WH selaku kepala daerah lebih mengedepankan dialog dan aspek kemanusiaannya dalam menyikapi aksi buruh tersebut. Sebab, menurut dia, kericuhan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pernyataan gubernur yang dinilai menyakitkan hati buruh.

“Buruh kecewa dengan pernyataan WH agar para pengusaha mengganti buruh yang mau digaji Rp2,5 juta,” tuturnya.

BACA JUGA: Buntut Buruh Duduki Kantor Gubernur Banten, WH Akan Lapor ke Kapolri Hingga Presiden

Menurut Supriadi, pernyataan tersebut tidak sepantasnya diucapkan WH sebagai kepala daerah. Seharusnya, kata dia, kepala daerah menyampaikan dan melayani aspirasi masyarakat, termasuk buruh.

“Sampai saat ini belum ada (permintaan maaf), sepertinya gubernur merasa pernyataannya itu sebagai hal yang mulia,” sindirnya.

Disinggung tuntutan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022, Supriadi menyebut sebagai ekses dari Gubrnur DKI Jakarta, yang merevisi upah. Dengan harapan Banten juga akan mengikuti Jakarta.

“Tapi ternyata Gubernur Banten tetap bersihkukuh mempertahankan SK sebelumnya untuk tidak ada kenaikan UMK. Kami sangat kecewa,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menyesalkan tindakan anarkisme dan ketidaksantunan massa buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (22/12/2021) sore.

Ia meminta Polisi bertindak tegas terhadap para pengunjukrasa yang telah berbuat anarkis dengan merusak fasilitas pemerintah serta melecehkan simbol pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Terkait tuntutan buruh agar Pemprov Banten menaikan UMK 5,4 persen, WH menyatakan tidak akan mengubah SK UMK tahun 2022 karena sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2021 dan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.(Deri/Difa)