Ananta Wahana: Jika PP Nomor 57 Tahun 2021 Tidak Direvisi, Maka Pemerintah Bisa Ciptakan Generasi Tuna Ideologi

oleh -
Ananta Wahana, Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, PP Nomor 57 Tahun 2021, Generasi Tuna Ideologi,
Pengasuh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Ananta Wahana/Dokumentasi.

JAKARTA,REDAKSI24.COM–Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk menggantikan PP Nomor 19 Tahun 2005 dan PP Nomor 13 Tahun 2015 yang dianggap tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman di era persaingan global, khususnya di masa pandemi COVID-19 mengundang polemik. Banyak pihak menyayangkan dikeluarkannya PP tersebut karena dianggap telah membuang Pancasila dari penyelenggaraan pendidikan Indonesia dari tingkat dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. 

Terkait  hal tersebut, Pengasuh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis di Tangerang Ananta Wahana memiliki catatan tersendiri. Menurut Ananta, terbitnya PP yang penting tentang pendidikan secara mendadak dan kurang sosialisasi ini memang patut dipertanyakan. 

Pengasuh Padepokan Kebangsaan tempat kaderisasi para kader nasionalis itu juga menandaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan dasar sekaligus cara pandang dunia yang khas Indonesia, dan oleh karena itu sebetulnya mutlak dimasukkan ke dalam kurikulum Pendidikan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini menyebutkan bahwa tanpa adanya Pancasila dalam kurikulum sebetulnya negara sedang menciptakan anak-anak muda bangsa yang tuna-ideologi, alias buta ideologi

“Ini sangat mengkhawatirkan karena dengan menjadi buta ideologi generasi penerus Indonesia akan kehilangan ikatan ideologis dan ikatan emosional serta kultural dengan bangsa negaranya sendiri,”ujar 

Oleh karena itu, menurut Ananta sebaiknya PP Nomor 57  Tahun 2021 itu segera  dicabut atau direvisi secara mendasar. 

“Kalaupun mau diubah, perubahan harus menyertakan Pancasila secara formal dan eksplisit ke dalam kurikulum,” kata Ananta. 

BACA JUGA: Menpan-RB Didesak Serius Tangani Honorer yang Lulus PPPK

Ananta  menambahkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebetulnya bisa diajarkan serta dipraktikkan lewat berbagai cara. Untuk tingkat dasar cukup pengenalan saja, dan dibuat dengan cara yang lebih sederhana. Sementara, semakin tinggi tingkatan pendidikannya maka Pancasila bisa disampaikan dengan lebih lengkap dan terstruktur. 

“Pemerintah jangan sampai pernah menyepelekan pentingnya peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab sebagai dasar negara Pancasila merupakan kaidah dasar pelaksanaan dan pengaturan tatanan Republik Indonesia ini” tegas Ananta.

BACA JUGA: Ananta Wahana: Pancasila Harus Jadi Pedoman Perilaku Individu dan Negara

Wakil Ketua MPR-RI, Ahmad Basarah, menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara mutlak harus diajarkan ke semua level kurikulum Pendidikan di Indonesia. Apalagi, imbuhnya saat ini kaum muda Indonesia tengah digempur oleh ideologi-ideologi politik transnasional yang mengarah pada ekstrimisme dan terorisme. 

Ahmad Basarah juga menekankan bahwa saat menyusun regulasi Pendidikan seharusnya menggunakan UU Pendidikan Tinggi sehingga terjadi kesinambungan dan konsistensi regulasi di semua tingkat. 

“PP baru ini harus dicabut atau direvisi untuk menyelamatkan muka pemerintah dan muka Presiden Jokowi,” tegasnya. 

Sebelumnya Kepala Pusat Studi Pancasila UGM membuat tiga catatan kritik. Pertama, PP Nomor 57 Tahun 2021 ini wajib dibatalkan. Kedua, pun kalau tidak dibatalkan PP ini wajib direvisi dan dilakukan uji materi. Ketiga, jika kedua pokok tersebut ternyata diabaikan oleh pemerintah, maka pihak UGM mengajak segenap elemen bangsa yang peduli untuk menggugat ke Mahkamah Agung.(Hendra)