Ananta Wahana Gelar Dialog Antara Kemenkop dan Pelaku UMKM di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis

oleh -
Ananta Wahana, Komisi VI DPR RI, Kemenkop, UMKM, Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis,

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM–Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta wahana menggelar acara UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan sub-bidang Koperasi dan UMKM di Omah Budaya Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Jumat (30/4/2021). Dalam  acara dimanfaatkan Ananta untuk bisa mempertemukan langsung antara pelaku UMKM dengan Kementerian Koperasi serta dari Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang.

“Kami memang mengarahkan acara ini pada tindakan konkret untuk membantu para pelaku UMKM, untuk itu dalam sosialisasi UU ini kami mempertemukan langsung antara pihak Kementerian Koperasi UMKM dan para warga pelaku UMKM, sehingga suara rakyat pelaku UMKM beserta segala kesulitan mereka bisa langsung didengar dan dicarikan solusinya,” jelas politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Dalam uraiannya di acara Ananta Wahana menyampaikan bahwa setelah dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014, saat ini payung hukum untuk Koperasi dan UMKM di Indonesia ada 2 (dua), yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ananta menyampaikan juga bahwa dalam UU Cipta Kerja kata Koperasi disebut sebanyak 114 kali, dan kata UMKM disebut sebanyak 126 kali. Fakta ini menurut Ananta, memperlihatkan bahwa negara peduli dengan Koperasi dan UMKM yang dua-duanya menjadi soko guru serta tulang punggung perekonomian nasional.

BACA JUGA: Diberi Nama Siwareng, KPU Kabupaten Tangerang Luncurkan Aplikasi Pemilu Berbasis Whatsapp   

“Dari total pelaku usaha dalam negeri, 98% merupakan pelaku usaha UMKM dan koperasi yang saat ini sedang berjuang bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19,” jelas anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Dalam acara tersebut, Abdul Malik dan Jaja dari perwakilan Kemenkop UKM menjelaskan bahwa saat ini dengan UU No.11 Tahun 2020 untuk koperasi primer dapat didirikan dengan 9 orang anggota saja, dan untuk koperasi sekunder dapat didirikan cukup dengan 3 orang anggota. Hanya saja memang, menurut perwakilan Kemenkop UKM dan DInas Koperasi tersebut, saat ini diperlukan SK pengesahan dari Kemenkumham setelah pihak Kemenkop beserta akta notaris menetapkan surat pembentukan atau pembaruan koperasi. 

BACA JUGA: Pemuda Banten Diminta Waspada Radikalisme Lewat Medsos

Kedua perwakilan pemerintah itu menyebutkan bahwa persyaratan tersebut diperlukan demi kejelasan izin usaha dan perpajakan. Oleh karena itu, para pelaku UMKM dan mereka yang mau mendirikan koperasi harus jelas dulu menetapkan jenis usaha mereka apakah termasuk usaha pokok, usaha pendukung, atau usaha tambahan, demikian disampaikan Jaja dari Dinas Koperasi Tangerang.

Sementara itu alah seorang peserta acara diskusi yang merupakan perwakilan mahasiswa dari Tangerang, Agus Fardiansyah, menyampaikan bahwa di mata anak-anak muda saat ini koperasi lebih mirip kantin, bukan sumber permodalan. 

BACA JUGA: Koperasi Mesti Merambah Peternakan dan Pertanian

Ia menyebut bahwa anak-anak milenial yang hendak berusaha lebih banyak lari ke jasa FINTEK atau pinjaman online, bukan datang ke koperasi. Padahal menurut Agus, koperasi punya banyak keunggulan dan kemudahan dalam memberikan modal, khususnya bagi para milenial yang akan membuka usaha mandiri. 

Untuk itu ia berharap agar koperasi di Indonesia dapat selalu menyesuaikan diri dan mengejar perkembangan teknologi terkini sehingga dapat diakses oleh generasi milenial. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.