Ambilalih Lahan Parkir, Dishub Kota Cilegon Diprotes Warga

  • Whatsapp
dishub kota cilegon
Puluhan warga Lingkungan Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon memprotes lahan milik Bank Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) yang diambil alih Dishub Cilegon, Rabu (17/6/2020).

CILEGON, REDAKSI24.COM – Puluhan warga Lingkungan Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, memprotes tindakan Dinas Perhubungan (Dishub) yang menjadikan lahan kosong milik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri menjadi area parkir. Warga protes lantaran lahan kosong tersebut selama ini dijadikan pusat aktivitas olahraga bagi warga, khususnya sepakbola.

Pantauan Redaksi24.com di lokasi, puluhan warga tersebut mendatangi lahan kosong dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan dijadikanya lapangan sepakbola menjadi lahan parkir yang dikelola Dishub Cilegon. Warga menuntut agar lahan dikembalikan kepada fungsi awalnya yakni sebagai sarana olahraga.

Bacaan Lainnya

Ketua Pemuda Priuk, Basri mengatakan, warga mendukung Keputusan BPRS-CM nomor 76/PT. BPRS/VI/2020, dimana salah satu poinnya menyebutkan mencabut izin penggunaan lahan parkir. Warga juga mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika Dishub Kota Cilegon memaksa untuk mengelola kembali lapangan sepakbila itu sebagai lahan parkir.

“Kami setuju atas keputusan BPRS yang menutup lahan parkir tersebut dan dikembalikan jadi sarana olahraga dari pada jadi ribut, pokoknya tidak ada aktivitas parkiran,” kata Basri disela aksi, Rabu (17/6/2020).

Andi, warga Lingkungan Priuk yang menjadi juru parkir di lapangan tersebut mengakui, sebelumnya lahan kosong itu dikelola warga. Bahkan BPRS-CM telah memberikan rekomendasi kepada warga untuk mengelolanya menjadi lahan parkir.

“Awalnya warga minta rekomendasi BPRS-CM untuk mengelola lahan parkir sebagai pemberdayaan. Tapi ada oknum minta uang sama yang parkir,  mulanya Rp20 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu sampai Rp300 ribu. Alasannya untuk orang Dishub, tapi kami dari pihak parkir tidak setuju karena pemasukannya tidak sesuai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Cilegon, Uteng Dedi Apendi mengatakan, pihaknya tidak pernah menerima uang pungutan dari lahan parkir BPRS-CM yang sebelumnya dikelola warga. Ia menegaskan, pihaknya berkewajibkan untuk melakukan penertiban terhadap maraknya parkir liar.

“Karena tidak ada izin, kami akan menertibkan. Karena tempat parkir ini bukan termasuk di pinggir jalan, tapi termasuk tempat khusus,” tandasnya. (Firasat/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.