Aktivis Mahasiswa Desak APH Periksa Dugaan Pelanggaran Pengadaan MaMin Rapat DPRD Kabupaten Tangerang

oleh -
Aktivis Mahasiswa Desak APH Periksa Dugaan Pelanggaran Pengadaan MaMin Rapat DPRD Kabupaten Tangerang
Gedung DPRD Kabupaten Tagerang/Ist.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM– Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabu dalam Serikat Mahasiswa Demokratik (SMD) Tangerang Raya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki dugaan pelanggaran Pengadaan Anggaran Belanja Makanan dan Minuman (MaMin) Rapat DPRD Kabupaten Tangerang senilai Rp 6,7 miliar. Desakan tersebut untuk menyikapi pernyataan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyebut bahwa anggaran MaMin Rapat DPRD Kabupaten Tangerang telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). 

“Berdasarkan pernyataan dari pejabat LKPP, sudah seharusnya aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki anggaran makanan dan minuman untuk rapat DPRD Kabupaten Tangerang yang sarat kejanggalan,” kata Ketua SMD Tangerang Raya Fajar Rahman, , Senin (9/5/2022).

BACA JUGA: Ditanya Terkait Anggaran Mamin Rapat Senilai 6,7 Miliar,  Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Bungkam

Menurut Fajar, jika dugaan pelanggaran ini dibiarkan begitu saja tentunya sangat mencederai hati masyarakat yang saat ini sedang kesulitan berjuang untuk bangkit dari himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Terlebih jelas Fajar, pengadaan anggaran MaMin tersebut nilainya cukup fantastis. 

BACA JUGA: Anggarkan Mamin Rapat Hingga Rp6,7 M, Akademisi Nilai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Tak Miliki Empati Terhadap Rakyatnya Yang Tengah Kesulitan

“Tentu anggaran tersebut dapat digunakan untuk hal yang lebih baik, misalkan mengatasi persoalan-persoalan seperti kemiskinan, pengangguran. Apa lagi adanya dugaan proses penganggarannya bermasalah, empati para wakil rakyat ini kemana,” tegasnya.

BACA JUGA: Usai Libur Lebaran, Pimpinan DPRD Sidak Sejumlah OPD di Kabupaten Tangerang

Maka itu Fajar berharap APH dapat segera memanggil pihak terkait agar kedepannya dugaan pelanggaran dengan nilai yang cukup fantastis tersebut tidak terulang kembali.

“Jika dugaan tersebut terbukti, saya minta APH tidak pandang bulu untuk menindak tegas oknum itu,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, menduga adanya indikasi pelanggaran Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) dalam pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD Kabupaten Tangerang senilai Rp 6,7 Miliar.

Setya menyebut dugaan itu berdasar dari adanya sejumlah paket pengadaan untuk makan dan minum rapat yang dipecah menjadi 13 paket dengan nilai paling tinggi sebesar Rp. 2,5 miliar, namun anehnya hal itu dilakukan menggunakan metode Pengadaan Langsung. dimana syarat dari pengadaan itu hanya dapat dilakukan dengan nilai maksimal Rp. 200 Juta.

“Perpres (Nomor) 16 Tahun 2018, Perpres (Nomor) 12 Tahun 2021, kalau pengadaan langsung itu dipakai untuk sampai dengan Rp. 200 juta, kalau lebih harus tender,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (25/04/2022) lalu. (Deri/Hendra)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.