Aktivis Lingkungan Hidup Sebut Pembangunan TPA Cipeucang Melanggar Aturan

  • Whatsapp
TPA Cipeucang
Turap ambles, sampah di TPA Cipeucang tumpah ke sungai Cisadane.

TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM – Pengamat lingkungan hidup menilai pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Cipeucang milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan melanggar aturan. Pasalnya, TPA yang beroperasi sejak 2012 lalu posisinya persis di tepi Sungai Cisadane

Pengamat lingkungan hidup, Ubaidillah mengatakan, ada sejumlah aturan tercantum dalam Undang-undang yang berkaitan dalam pembangunan TPA dan sungai.

Bacaan Lainnya

“Aturan atau UU mengenai lingkungan hidup itu banyak. Diantaranya ada UU mengenai persampahan, sungai, tata ruang dan sumber daya air,” katanya.

Ubai menerangkan, misalnya dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan dalam pasal 29 dinyatakan bahwa, dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.  

“Dalam UU yang sama juga menjelaskan bahwa garis-garis paparan sungai itu tidak boleh ada pembangunan, apalagi untuk sampah ya. Kiri-kanan sungai itu tidak boleh ada aktivitas dengan jarak 20 meter dari sungai. Harus bebas dari pembangunan, pemukiman liar, apalagi tempat sampah itu tidak boleh,” terang Ubai.

Lebih lanjut Ubai mantan aktivis di Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan, bahwa TPA Cipeucang yang dibangun di tepi Sungai Cisadane menyalahi aturan. “Dapat dikatakan bahwa pembangunan TPA Cipeucang ini menyalahi aturan karena berdampak secara ekologis dan berdampak  terhadap pencemaran sungai. Selain itu, konsep TPA yang hanya pembuangan sampah bertumpuk dan terbuka, seperti Cipeucang ini tidak boleh lagi dipakai,” tegasnya.

Ubai menuturkan, sebelum membangun TPA, lokasi tersebut harus ditetapkan secara tata ruangnya. Serta harus ada studi lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang tepat.

“Apakah Cipeucang itu sudah ditetapkan secara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai tempat pengelolaan sampah. Kalau melanggar, harus dibatalkan atau dihentikan. Selanjutnya, harus ada studi lingkungannya jadi lokasinya seperti apa, desainnya seperti apa, modelnya seperti apa dan sistem pengelolaannya seperti apa,” tuturnya.

“Jika pengelolaan sampah Cipeucang dilakukan dengan metode open dumping (pembuangan sampah secara terbuka) berarti itu sebuah pelanggaran. Terlebih, lokasinya di pinggir sungai yang merupakan salah satu sumber kehidupan berfungsi sebagai resapan, irigasi pertanian dan banyak hal. Jika tercemar, kan sangat berbahaya,” pungkas Ubai yang kini aktif sebagai komite pemantau pembangunan ITF DKI Jakarta.

Diketahui, TPA Cipeucang mengalami longsor pada 22 Mei 2020 lalu lantaran sheet pile yang dibangun sebagai penahan sampah di tepi Sungai Cisadane tersebut jebol akibat tekanan sampah dan curah hujan tinggi. Akibatnya, diperkirakan 100 ton sampah tumpah mencemari Sungai Cisadane. Selain mencemari air, longsoran tersebut juga mencemari udara karena gas dari sampah yang tertimbun tahunan merebak ke udara. 

Hingga saat ini, diperkirakan proses pengangkutan sampah yang tumpah ke Sungai Cisadane itu belum tuntas. Ditambah baunya yang menyengat meresahkan warga. (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.