Aktivis Lingkungan Dorong Pemprov Banten Serius Urus Situ

oleh -
Aktivis Lingkungan Ade Yunus
Aktivis Lingkungan Ade Yunus.

TANGERANG,REDAKSI24.COM–Penggiat dan Aktivis Lingkungan Hidup Provinsi Banten, Ade Yunus mengatakan permasalahan Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) sangat kompleks. Untuk itu dirinya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov)Banten untuk serius menangani persoalan tersebut.

“Coba bayangkan dari 137 SDEW yang teridentifikasi, baru dua buah situ yang bersertifikat Pemprov Banten, belum lagi ada 25 Situ yang baru teridentifikasi, maka  persoalan Situ ini sangat serius dan harus ada political will dari Gubernur tentunya,” ujar Ade.

Dari data yang diperolehnya, Ade membeberkan contoh persoalan 26 Situ di Kota Tangerang, ada 2 buah situ yang terdaftar haknya Pemprov Banten namun kewenangan nya di Pusat, 1 buah situ terawat namun mengalami penyusutan air, 1 buah situ sudah beralih fungsi, 1 buah situ sudah hilang, 2 buah situ yang terbit hak diatasnya (overlap), 5 buah mengalami penyusutan luas dengan selisih 25 Ha. 

“Misal kasus Situ Cipondoh, pada tahun 1996 sertifikat HPL atas nama Pemprov Jabar dan kemudian dibalik nama Pemprov Banten  sementara HGB atas nama PT. Griya Tri Tunggal Paksi yang kemudian diduga telah digadaikan sebesar 15 Juta US Dolar,” beber pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat KADIN Provinsi Banten ini.

BACA JUGA: Kejari Kabupaten Tangerang Mulai Selidiki Penyusutan Luas Situ Kelapa Dua

Menurut Ade, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Tangerang. Dari 30 situ di Kabupaten Tangerang, 1 buah situ terdaftar, 1 buah Situ kewenangan pusat namun tercatat sebagai aset Pemprov Banten, 14 Buah Situ sudah beralih fungsi, 5 buah situ tidak ditemukan, 13 buah terbit hak diatasnya (overlap 371 SHM 6 SHGB ), 16 Buah mengalami penyusutan luas dengan selisih 445,9 Ha, dan hanya 4 buah situ yang terawat. 

“Sama halnya dengan Situ Cipondoh, kasus Situ Cihuni penguasaan Hak nya oleh PT. Cihuni Mas seluas 32,34 Ha yang saat ini proses hukumnya masih Banding di Mahkamah Agung, belum lagi hilangnya Situ Sulang di Wilayah Sepatan Timur menjadi deretan persoalan situ yang harus segera diselesaikan,” terangnya.

“Belum lagi persoalan Situ di wilayah Tangsel, seperti Situ Rompong dimana terdapat 4 bidang tanah bersertifikat SHM di badan situ, dan tragedi Situ Gintung tentu menjadi pembelajaran atas lemahnya pengelolaan,” susul Ade. 

Ade berharap Pemprov Banten dapat menyusun strategi pengendalian pemanfaatan ruang dan perlu adanya proses pendaftaran tanah kawasan sebagai bentuk perlindungan dan optimalisasi fungsi SDEW agar jelas kepemilikanya dan memiliki kekuatan hukum.

“Berkurangnya SDEW di Provinsi Banten dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, maka Pemprov Banten perlu melakukan langkah-langkah komprehensif dan terukur membuat Cash Program berupa Pengamanan dengan melakukan pengukuran, pemasangan papan nama dan pemagaran. Lalu Re-Inventarisasi, dengan melakukan pendataan dan sertifikasi kepemilikan terakhir, rehabilitasi, dengan melakukan normalisasi, pembersihan dan penghijauan di bantaran SDEW, “ pungkasnya.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.