Aktivis HMI Serang Desak Dewan Interpelasi Gubernur Banten

  • Whatsapp
hak interpelasi
Aktivis HMI CabanGS erang berunjukrasa di depan gedung DPRD Banten mendesak dewan menggunakan hak interpelasi terhadap gubernur.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Banten, Kamis (11/6/2020). Mereka mendesak DPRD Banten untuk menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur Banten terkait pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB.

HMI menilai, pemindahan RKUD di masa Pandemi Covid-19 ini sangat tidak tepat dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Pasalnya, masyarakat sedang membutuhkan ketenangan, sementara apa yang dilakukan gubernur justru membuat kegaduhan yang luar biasa.

Bacaan Lainnya

“Untuk itu kami meminta kepada seluruh anggota DPRD Banten agar melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten,” ujar Ari Opanda, Korlap aksi HMI, Kamis (11/6/2020).

Ari menyayangkan sikap dewan yang terkesan acuh dan tidak menanggapi serius permasalahan ini. Hal tersebut terlihat dari 85 anggota dewan yang duduk di legislatif, hanya 15 anggota saja yang mau mengajukan hak interpelasi. Artinya, total yang mengajukan itu masih dibawah 20 persen.

“HMI menyayangkan ini. Untuk itu kami melakukan hak mosi tidak percaya terhadap seluruh anggota DPRD Banten, ditambah lagi beberapa waktu lalu seluruh anggota dewan diduga mendapat bantuan beras CSR. Saya menduga aliran beras CSR ini yang menjadikan minimnya anggota dewan yang mau mengajukan hak interpelasi,” katanya.

Sementara itu ketua HMI Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi mengatakan, di tengah Pandemi ini seharusnya legislatif dan eksekutif mampu menciptakan kondisi masyarakat yang tenang dan aman, dan mereka fokus dalam menangani wabah ini.

“Namun dalam realitanya DPRD gagal menjalankan fungsinya, sehingga menimbulkan kegaduhan yang luar biasa di tengah masyarakat,” jelasnya.

Faisal melanjutkan, tuntutan HMI menginginkan seluruh anggota DPRD Banten melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten terkait permasalahan ini, yang sudah membuat kegaduhan.

“Jika tuntutan kami tidak dilaksanakan, maka ke depan kami akan menurunkan masa yang lebih banyak lagi,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.