Aktivis Cipayung Plus Kepung DPRD Tangsel, Desak Ketua Dewan Dukung Perppu Omnibus Law

  • Whatsapp
Aktivis Cipayung Plus demo DPRD Tangsel.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Gelombang aksi demo penolakan Undang-undang Omnibus Law diwarnai suasana ricuh dan saling bersitegang di depan kantor DPRD Tangsel, Kamis (8/10/2020).

Demo tersebut sempat memanas dan diwarnai kericuhan lantaran para massa merangsek masuk ke dalam kantor DPRD Tangsel.

Bacaan Lainnya

Tetapi, mereka dihadang oleh barikade aparat kepolisian, TNI, dan Satpol-PP. Gagal masuk, mereka meminta Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid untuk hadir dan berorasi di atas mobil komando.

Meredam suasana yang memanas itu, Abdul Rasyid kemudian naik ke atas mobil komando dan berorasi. Bahkan, dia sempat bersitegang dengan salah satu aktivis di atas mobil komando lantaran tidak terima hanya ketua organisasi yang diajak masuk berdiskusi.

Mereka, meminta semua massa aksi masuk ke dalam untuk berdiskusi dan mendapatkan solusi dari ketua DPRD Tangsel dari tuntutannya. Akhirnya, permintaan tersebut dikabulkan dan peserta aksi masuk dan duduk bersama di halaman kantor DPRD Tangsel.

BACA JUGA: Mahasiswa Unpam Dan Pelajar Bertolak ke Senayan Naik Truk Pasir Demo UU Omnibus Law

Demo yang berlangsung selama 4 jam itu, berakhir damai dengan perjanjian nota kesepahaman bahwa DPRD Kota Tangsel mendukung para mahasiswa agar Undang-Undang Omnibus diganti dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Pembahasan persetujuan nota kesepahaman ini berlangsung alot. Tetapi kita desak dan akhirnya ditandatangani oleh Ketua DPRD Tangsel,” kata salah satu koordinator demo Ramadhan.

BACA JUGA: Tolak UU Ciptaker, SPSI Kota Tangsel Pilih Audiensi dengan Wali Kota Ketimbang Unjuk Rasa

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid membenarkan, dirinya menandatangani nota kesepahaman soal Perppu Omnibus Law. Tetapi, kata Rasyid, kapasitasnya hanya sebatas mengetahui dan hanya dapat mendorong. Sedangkan yang mengajukan itu dilakukan oleh Aktivis Cipayung Plus langsung ke DPR RI.

“Poinnya mereka mendorong ke Perppu, tetapi kita tidak dalam kapasitasnya. Kapasitas kita hanya lebih mengetahui dan silahkan teman-teman itu didorong. Jadi, kita hanya menerima aspirasi teman-teman, itu kan kewenangan pusat,” ungkap Rasyid.(wvyh/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.