Akhir Kepemimpinan Airin dan Ben di Tangsel Dinilai Banyak Catatan Merah

  • Whatsapp
Wali Kota Tangsel Airin Rachmy Diani dan Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie-(istimewa).

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Dibalik predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 yang diraih Pemerintah Kota Tangerang Selatan, ada sejumlah catatan merah yang memantik perhatian sejumlah anggota dewan. 

Bahkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 itu dianggap terburuk sepanjang sejarah Pemkot Tangsel. Hal tersebut, berdasarkan catatan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas capaian dan realisasi Pemkot Tangsel selama 2019.

Bacaan Lainnya

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel,Putri Ayu Anisya mempertanyakan, realisasi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah 90 persen. Diantaranya, Rumah Sakit Umum Tangsel 89,62 persen, Dinas Bangunantangsel 89,62 Dinas Bangunan dan Penataan Ruang 88,43 persen, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 41,56 persen, Diskominfo 77,7 persen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 87,16 persen, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 87,97 persen, Disdukcapil 76,2 persen dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 84,52 persen.

“Tentu rendahnya realisasi OPD di Pemkot Tangsel menjadi pertanyaan besar bagi kami. Terutama Bapenda dengan capaian realisasinya yang sangat buruk, tidak mencapai 50 persen,” kata Putri.

BACA JUGA: Buruknya Realisasi APBD Tangsel 2019, Dinilai Karena Tidak Becusnya Pemerintah Setempat

Rendahnya realisasi tersebut, lanjut Putri, berdampak pada membengkaknya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2019 yang mencapai Rp294 miliar.

“Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun lalu, tapi dirasa masih cukup besar. Adanya SILPA merefleksikan ketidak mampuan aparatur dalam penyerapan anggaran sehingga berdampak pada tidak tercapainya program pembangunan daerah,” pungkas Putri.

Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel Zulfa Sungki Setiawati secara lantang menilai realisasi APBD 2019 yang terburuk sejak Pemerintah Kota Tangsel dibentuk.

Penilaian tersebut dinilai, karena tidak becusnya Pemkot Tangsel dalam mengelola retribusi daerah yang berakibat pada anjloknya PAD 2019 dan carut marutnya pengelolaan TPA Cipeucang masa kepemimpinan Walikota, Airin Rachmy Diani dan Wakil Walikota Benyamin Davnie selama dua periode.

“Catatan merah realisasi APBD 2019 ini berdasarkan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tentu, ini menjadi perhatian penting di masa akhir periode kepemimpinan Walikota Tangsel saat ini,” pungkasnya. 

Terpisah, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya tidak memungkiri adanya catatan merah tersebut dan sudah mendapat masukan dari BPK RI.

BACA JUGA: Agar Transparan, Fraksi PSI DPRD Tangsel Minta Wali Kota Buka Data R-APBD 2020

Dia bahkan berharap, para legislatif dapat memberikan strategi sebagai solusi untuk memperbaikinya di tahun 2020, terutama sektor pajak daerah yang terpukul akibat adanya Covid-19.

“Dewan kan punya hak anggaran dan pengawasan. Dewan mengatakan hal itu mungkin berdasarkan data yang dimiliki.  Pemkot bertekad memperbaiki apa yang jadi catatan. Perbaikannya sudah. Dalam kondisi covid-19, butuh strategi paling tepat untuk memperbaiki semuanya terutama sektor pendapatan daerah,” pungkas Ben melalui telepon WhatsApp, Selasa (7/7/2020). (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.