Akademi Antikorupsi Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana BOS di SMAN 21 Kabupaten Tangerang

  • Whatsapp
Direktur Antikorupsi ICW Ade Irawan
Direktur Akademi Antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Direktur Akademi Antikorupsi Ade Irawan meminta aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di SMAN 21 Kabupaten Tangerang. Menurut Ade, ketika ada guru-guru yang melaporkan dugaan korupsi yang bermula dari ketidak transparan patut didukung dengan segera melakukan pengusutan.

“Aparat penegak hukum musti serius menaggapi adanya laporan dari para guru seperti adanya dugaan penyelewangan anggaran BOS yang terjadi di SMAN 21 Kabupaten Tangerang,” jelas mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Bacaan Lainnya

Menurut Ade,di era sekarang jika ada sekolah yang tidak transparan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran adalah hal yang sangat memalukan sekaligus mencurigakan. Karena menurut Ade, saat ini setiap pengelola sekolah  bahkan bukan hanya harus transparan tetapi seluruh stakeholder sekolah termasuk guru mestinya dilibatkan dalam perencanaan anggaran.

“Dengan semakin banyak yang terlibat maka makin banyak orang yang akan turut mengawasi sehingga kemungkinan adanya penyelewengan bisa diminimalisir,” jelas Ade.

Menurut Ade, kenapa dirinya meminta penegak hukum untuk serius dalam kasus ini karena dugaan korupsi pendidikan yang dikorupsi bukan cuma uang negara dan rakyat tetapi juga masa depan anak.

Selain itu lanjut Ade, hal ini juga bisa menjadi efek jera supaya yang lain tidak melakukan hal  yang sama kedepannya.

“Penegak hukum harus tegas dalam menagani kasus korupsi di dunia pendidikan karena ini menyangkut masa depan anak, masa depan negara,” tegas Ade.

Sebelumnya lantaran dianggap tidak transparan dalam mengelola Dana BOS Reguler, kepala sekolah dan bendahara SMAN 21 Kabupaten Tangerang dilaporkan oleh para guru dan pegawainya ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Kepala sekolah berinisial W dan S yang menjabat sebagai bendahara itu diduga telah melakukan penyimpangan penggunaan dana BOS yang diterima sekolah sekitar Rp 1,2 miliar dalam setahun.

Selain itu, para guru beranggapan kepala sekolah dan bendahara tidak pernah terbuka prihal keuntungan (cashback) sekitar 30% atas pembelian buku teks dan buku pendamping dari salah satu penerbit yang pembayarannya juga menggunakan dana BOS.

Merasa kelakuan kepsek dan bendaharanya ini sudah kelewat batas, sekitar 42 orang yang terdiri dari dewan guru dan pegawai SMAN 21 Kabupaten Tangerang, membuat surat pernyataan dengan menandatangani mosi tidak percaya. (Ricky/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.