Agus Pramusinto: Perlu Kewenangan KASN Menindak ASN Tak Netral

  • Whatsapp
Ketua KASN

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof Agus Pramusinto sepakat lembaganya perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk menindak ASN yang tidak netral sebagaimana usulan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

“Saya kira pernyataan Bapak Ketua MPR RI perlu didukung dan mengajak semua pihak untuk memperkuat KASN. Kami juga berharap adanya kewenangan sanksi. Ini harus dilakukan supaya rekomendasi KASN dipatuhi oleh para PPK,” kata Agus, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Bacaan Lainnya

Dikatakan, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)  harus paham bahwa mereka tidak boleh menyeret ASN dalam politik praktis maupun dukung mendukung dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebaliknya ASN juga harus betul-betul netral dan jangan mau dibawa-bawa dalam politik praktis.

“Tidak ada dilema karena harus mendukung sana mendukung sini. Jangan khawatir bila tidak mendukung akan dicopot dari jabatan, dan jangan berpikir bila mendukung yang menang akan otomatis bisa dipromosikan. Itu tidak akan terjadi karena semua sekarang harus berbasis sistem merit, baik promosi, mutasi, rotasi, demosi semua melalui mekanisme yang sudah diatur,” ujar Ketua KASN.

Menurutnya, sesuai amanat UU ASN, salah satu tugas KASN adalah menjaga netralitas ASN, termasuk pada tahun ini seiring kembali digelarnya pilakda serentak. KSN juga telah menerima sejumlah laporan pelanggaran netralitas ASN.

Oleh karena itu, lanjut Agus, pihaknya  menyampaikan terima kasihnya atas perhatian Ketua MPR RI yang ingin KASN diperkuat kewenangannya. “Ya kami setuju, KASN harus diperkuat secara kelembagaan. Paling tidak sumber dayanya harus diperkuat agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya lebih efektif.,”katanya

Disebutkan, saat ini KASN mengawasi 719 Instansi Pemerintah beserta 4,3 juta ASN. Agus tak menampik kalau  KASN tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya ASN yang netral dan membutuhkan payung hukum untuk menindak ASN yang tidak netral dalam pilkada.

Dia menambahkan, peringatan dari Ketua MPR RI  penting untuk mengingatkan ASN agar mereka netral dan hal ini  memang telah diatur. “Netralitas ASN itu menjaga profesionalisme ASN, dan dengan profesional maka bisa memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada masyarakat,”pungkasnya.(Zuhdiar/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.