TANGERANG SELATAN,REDAKSI24.COM— Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan, Ferdiansyah mengatakan Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan meminta kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, untuk membuka data R-APBD 2020 untuk seluruh anggota DPRD. Untuk itu menurut Fardiansyah, pihaknya meminta mendapatkan akses SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan ) untuk menelisik Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020
“Kami telah mengirim permohonan tertulis pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 kepada Wali Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan akses SIMRAL untuk menelisik Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020. Tujuannya adalah kami ingin pembahasan dan perencanaan RAPBD 2020 berjalan secara lancar dan berkualitas,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan, Ferdiansyah, dalam rilisnya yang diterima Redaksi24.com, Senin (11/11/2019).
Terlebih menurut pria yang akrab disapa Ferdi ini, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pihak eksekutif wajib membuka informasi soal anggaran.
“Transparansi anggaran adalah cara paling tepat untuk Pemkot Kota Tangerang Selatan melibatkan DPRD untuk melakukan pengawasan lebih dalam, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi secara langsung,” imbuh Ferdi.
Namun menurut Ferdi sejak Surat bernomor 009/DPRD/F-PSI/XI/2019 itu dilayangkan, pihaknya belum juga menerima password dan username untuk mengakses SIMRAL. Padahal dengan memiiliki akses ke SIMRAL tersebut memungkinkan anggota DPRD bisa terlibat dalam proses pembahasan anggaran yang diajukan eksekutif.
“Surat Fraksi PSI juga ditembuskan ke sejumlah pihak, di antaranya Ketua DPRD dan Bappeda Kota Tangerang Selatan,” jelas Ferdi.
Selanjutnya, Ferdi menyebut permohonan tersebut bersifat penting dan mendesak, mengingat rapat paripurna pengesahan anggaran antara eksekutif dan DPRD Kota Tangerang Selatan akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 atau kurang dari dua minggu lagi.
“Pembahasan anggaran harus dilakukan dengan waktu yang cukup. Anggota dewan harus memeriksa setiap rupiah yang dibelanjakan. Itu uang rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dilakukan dengan waktu yang mepet,” pungkasnya. (Hendra)
