Ada Pihak Ngaku Keberatan Pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB

  • Whatsapp
bank banten
Antrean nasabah Bank Banten di ATM untuk menarik dananya pasca pemindahan RKUD ke Bank BJB.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah pihak mengajukan surat keberatan ke Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait Surat Keputusan Gubernur tentang penunjukan Bank BJB sebagai penyimpan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten.

Mereka menyatakan keberatan lantaran keputusan gubernur ini dinilai kontraproduktif dengan semangat masyarakat Banten yang menginginkan mempunyai bank sendiri. “Bank Banten simbol kemandirian masyarakat Banten dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan di Banten,” ujar Ikhsan Ahmad salah satu warga yang mengajukan surat keberatan ke Gubernur Banten, Rabu (29/4/2020).

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut akademisi Untirta itu mengatakan, sebagai masyarakat Banten yang selalu membayar pajak meskipun nilainya tidak besar, namun jika dikumpulkan bersama wajib pajak lainnya akan menghasilkan angka yang cukup besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tentu ada kebanggaan ketika kami menyetorkan pajaknya ke Bank Banten, sebagai penyimpan RKUD Pemprov Banten,” katanya.

Namun, lanjut Ikhsan, setelah adanya surat keputusan Gubernur Nomor: 580/Kep144 – Huk/2020 Tentang penunjukan Bank BJB sebagai tempat penyimpanan RKUD Provinsi Banten yang sebelumnya di Bank Banten, menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat khususnya kepada Bank Banten yang pemegang saham terbesarnya adalah milik Pemprov Banten.

“Terlepas dengan permasalahannya yang ada saat pertama kali didirikan sampai dengan saat ini, itu merupakan hal yang harus diselesaikan dengan baik, bukan justru mematikannya,” kata Ikhsan.

BACA JUGA:

. Gubernur Sebut Bank Banten Melulu Merugi, Gagal Bayar Saat Butuh Dana Segar

. Gubernur Pindahkan Kas ke BJB, Nasabah Bank Banten Ramai-Ramai Tarik Dana

. BI Anulir Rencana Merger Bank Banten ke BJB

Surat keberatan juga dikirim Agus Supriyanto, warga Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kepada Gubernur Banten. Surat dengan nomor 020/AGS/SERPONG/IV/2020 yang dikirimkan Agus tersebut menjelaskan Bank Banten merupakan salah satu simbol dari Provinsi Banten, untuk dapat mandiri sebagaimana dilakukan daerah lainya seperti BPD Jawa Timur (Bank Jatim), Bank BJB dan Bank–Bank Pembangunan Daerah lainnya yang saat ini tumbuh dan menjadi besar.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Agus meminta Pemprov Banten untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.