Ada Permohonan Gugatan Ke MK, KPU Pandeglang Belum Bisa Tetapkan Paslon Bupati Terpilih

  • Whatsapp
KPU Pandeglang
Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang mengaku hingga saat ini belum bisa menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih, yakni pasangan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban. Hal itu lantaran pihak KPU telah mendapatkan informasi adanya permohonan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari pihak paslon Thoni Mukson-Miftahul Tamamy.

Namun begitu Ketua Divisi Teknis Penyelengaraan KPU Pandeglang, Ahmadi mengatakan, sejauh ini secara resmi pihaknya belum mendapatkan informasi kaitan dengan adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dari MK.

Bacaan Lainnya

Namun kata Ahmadi, menurut informasi yang beredar bahwa ada permohonan PHP dari paslon nomor urut 02 ke MK. Oleh sebab itu, KPU belum bisa menetapkan paslon terpilih.

“Memang kalau informasi yang beredar paslon 02 melakukan PHP atau gugatan ke MK. Namun menurut ketentuan jelasnya, tanpa permohonan PHP paling lama 5 hari setelah pihak MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregister dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) ke KPU,” ungkapnya, Selasa (29/12/2020).

Dijelaskannya, penetapan paslon terpilih harus menunggu selama 5 hari dari permohonan PHP itu jika ditolak. Tapi kalau diterima, maka harus melihat putusanya dari MK seperti apa.

“Tapi jika melihat jadwal di MK, sepertinya harus menunggu sampai Januari 2021 nanti. Karena sekarang ini MK sedang mengurus PHP Gubernur dan Wakil Gubernur dulu,” jelasnya.

Terpisah, Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai membenarkan, jika sekarang ini pihaknya belum bisa menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pilkada Pandeglang yang digelar 9 Desember lalu. 

Sebab kata dia, sesuai informasi yang didapatnya ada gugatan ke MK yang dilakukan pihak lawan dari calon terpilih itu.

“Kami nunggu kepastian proses di MK dulu, karena infonya ada gugatan dari paslon 02,” katanya.

Menurutnya, langkah KPU dalam menyikapi adanya permohonan PHP ke MK, bakal membuat jawaban terkait permohonan yang disampaikan ke pihak MK tersebut.

“Jika nanti diregister permohonan PHP nya oleh MK, maka pasti kami bakal menyiapkan jawabannya, bukti-bukti, pengacara dan yang lainnya. Jika nanti tidak diregister, berarti kami tinggal menunggu selama 5 hari dari putusan tidak diregister,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Hendra).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.