Ada Pemangkasan Anggaran Publik Demi Pilkada Pandeglang 2020

  • Whatsapp
Kepala Bapeda Kabupaten Pandeglang, Kurni Satriawan.

REDAKSI24.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pandeglang, Banten akan digelar pada 2020 mendatang. Pesta demokrasi tersebut dipastikan menyedot anggaran cukup besar dari APBD Pandeglang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Kurnia Satriawan mengakui, menjelang Pilkada yang akan digelar 2020, pihaknya tengah berkoordinasi ke Pemprov Banten, khususnya terkait bantuan anggaran yang akan gunakan untuk tahapan Pilkada.

Bacaan Lainnya

“Memang Pilkada hajat bersama. Kami diminta berkoordinasi dengan Pemprov Banten, untuk meminta bantuan anggaran,” ungkap Kurnia di Pandeglang, Senin (19/8/2019).

Diakuinya, anggaran untuk Pilkada dapat mengganggu kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat di Pandegang. Karena itu, menurutnya, agar kegiatan prioritas tidak terhambat, Bupati Pandeglang sudah mengarahkan para Kepala OPD untuk koordinasi dengan Pemprov Banten.

“Minimal supaya program priotitas nantinya tidak terganggu, bupati sudah mengarahkan para kepala OPD untuk berkoordinasi dengan Kepala OPD di tingkat Provinsi Banten, supaya ada alokasi kegiatan yang diarahkan ke Pandegang,” katanya.

BACA JUGA:

. Tak Usung Nama Irna, PKS Siapkan 3 Kader Internal Untuk Pilkada Pandeglang

. Pelantikan Caleg Terpilih DPRD Pandeglang Belum Jelas

. Antisipasi Calon Tunggal Pilkada 2020, KPU Bakal Batasi Koalisi Parpol

Kurni menyebut, pihaknya tengah menyusun besaran anggaran Pilkada yang akan diusulkan ke Pemprov Banten. Namun, Kurni mengaku kemungkinan adanya pemangkasan anggaran pelayanan publik yang nilainya hampir mencapai Rp80 miliar.

Pemangkasan anggaran sebesar itu, menurut Kurni, akan dialihkan untuk penyelenggaraan tahapan Pilkada oleh KPU dan Bawaslu. Nilai itu juga, kata dia, belum ditambah dana hibah untuk pengamanan.

“Kami masih susun anggaran yang akan diusulkan (ke Pemprov Banten, red). Anggaran sebesar Rp80 Miliar yang biasa digunakan kepada pelayanan publik akan dialihkan ke KPU dan Bawaslu untuk Pilkada 2020 mendatang,” tandasnya.(Samsul/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.