Ada Indikasi Korupsi pada Proyek Gedung KIR Kabupaten Tangerang Senilai Rp14,8 Miliar

oleh -
Ada Indikasi Korupsi pada Proyek Gedung KIR Kabupaten Tangerang Senilai Rp14,8 Miliar
Proyek yang digarap Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangernag tersebut, terhenti sejak beberapa bulan belakangan ini.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Proyek pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor atau KIR di Jalan Raya PLP, Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, hingga kini belum difungsikan.

Bahkan, proyek yang digarap Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang tersebut, terhenti sejak beberapa bulan belakangan ini. Berdasarkan Sistem rencana umum pengadaan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Sirup LKPP), gedung yang akan digunakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang itu, seharusnya sudah bisa difungsikan pada Januari 2022 lalu.

“Bangunan ini seharusnya sudah dapat dimanfaatkan tapi hingga saat diresmikan saja belum,” ungkap peneliti dari Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI), Rijal Lujaman kepada wartawan, Rabu (16/3/2022).

Untuk itu, menurut Rijal, pihaknya sudah melayangkan surat klarifikasi bernomor 014/E/TRUTH/III/2022 yang ditujukan kepada DTRB Kabupaten Tangerang. Dalam suratnya IKA SAKTI meminta klarifikasi atas indikasi mangkraknya proyek pembangunan gedung senilai Rp14,8 Miliar tersebut.

BACA JUGA: Staf Analisis Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang Disergap Densus 88

Dikatakan Rijal, temuan dugaan mangkraknya proyek bernama ‘Lanjutan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor’ itu, merupakan hasil penelitian yang dilakukan pihaknya selama beberapa bulan terakhir.

“Kami langsung bersurat ke DTRB tentang dugaan proyek mangkrak. Data ini kami dapat dari penelitian yang kami lakukan, menemukan adanya proyek yang diduga mangkrak, nilainya cukup fantastis yakni 14,8 Miliar,” jelasnya.

Rijal mengungkap, pada saat proses pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut, penyedia barang dan jasa atau pemenang tender diduga belum melakukan pelunasan kepada suplier material bangunan gedung.

“Kami juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan tersebut dimana diduga belum dibayarkanya salah satu supliernya,” jelasnya.

Pria yang juga aktivis HMI ini mengatakan, belum dimanfaatkannya bangunan uji kendaraan tersebut terindikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi. Hal itu, katanya, juga dapat dilihat dari lokasi pengerjaannya yang terhenti dan masih tertutup seng.

Selain itu, kata Rizal, proyek tersebut juga disinyalir dijadikan sebagai bancakan bagi beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Kami menduga ada potensi korupsi dalam pembangunan tersebut, karena sampai bulan Maret belum juga digunakan, gedung tersebut masih tertutup seng,” tandasnya.(Deri/Difa)