819.976 Data Nasabah Kreditplus Bocor, Pakar: Segera Rampungkan RUU PDP

  • Whatsapp
akar siber, Pratama Persadha

SEMARANG, REDAKSI24.COM– Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha,  mengingatkan  pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) menyusul bocornya  819.976 data nasabah Kreditplus di forum internet.

“Informasi yang bocor ini adalah data sensitif dan  sangat lengkap. Ini sangat berbahaya untuk nasabah,”ujar  Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC ini di Semarang, Selasa pagi.

Bacaan Lainnya

Menurut Pratama, bocornya kelengkapan data nasabah Kreditplus (meliputi nama, KTP, email, status pekerjaan, alamat, data keluarga penjamin pinjaman, tanggal lahir, dan nomor telepon) tersebut berpotensi  memancing kelompok kriminal untuk melakukan penipuan dan tindak kejahatan yang lainnya.

Namun, lanjut dia, di sisi lain belum ada undang-undang yang memaksa para penyedia jasa sistem elektronik (PSTE) ini untuk mengamankan dengan maksimal data masyarakat yang dihimpunnya. Karenanya, data yang seharusnya semua dienkripsi, masih bisa dilihat dengan mata telanjang.

Dikatakan,  negara punya tanggung jawab untuk melakukan percepatan pembahasan RUU PDP dengan memasukkan ketentuan mengenai sanksi ganti rugi terhadap setiap penyedia jasa sistem transaksi elektronik yang tidak mengamankan data masyarakat. “Jika RUU PDP ini sudah menjadi undang-undang, mereka (PSTE) bisa dituntut ganti rugi dan dibawa ke pengadilan,”tutur Pratama yang juga dosen pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Dicontohkan regulasi perlindungan data pribadi bagi warga Uni Eropa. Di dalam GDPR (General Data Protection Regulation) terdapat  ketentuan bahwa setiap data yang dihimpun harus diamankan dengan enkripsi. Bila terbukti lalai, penyedia jasa sistem elektronik bisa dikenai tuntutan sampai 20 juta euro.

Oleh karena itu, tambah Pratama, dirinya  memandang sangat penting pasal perlindungan tersebut  masuk dalam RUU PDP di Tanah Air agar pihak penyelenggara sistem transaksi elektronik menjadikan data penggunanya sebagai prioritas keamanan. (Kliwon/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.