7 Staf Desa Bunar yang Dipecat Kades, Ngadu ke DPMPD Kabupaten Tangerang

oleh -
7 Staf Desa Bunar yang Dipecat Kades, Ngadu ke DPMPD Kabupaten Tangerang
Kedatangan 7 staf desa periode 2015-2021 itu, untuk mengadukan nasibnya karena telah diberhentian Kepala Desa (Kades) Bunar yang baru. Mereka menilai pemberhentian tersebut tidak sesuai Permendagri nomor 67 tahun 2017.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Sebanyak 7 staf atau perangkat Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (26/10/2021).

Kedatangan 7 staf desa periode 2015-2021 itu, untuk mengadukan nasibnya karena telah diberhentikan Kepala Desa (Kades) Bunar yang baru. Mereka menilai pemberhentian tersebut tidak sesuai Permendagri nomor 67 tahun 2017.

“Kami datang untuk mengadu serta menyerahkan surat keberatan terhadap keputusan Kades yang memberhentikan kami tanpa mengacu pada Permendagri nomor 67 tahun 2017,” kata Lina Arlina, salah satu staf Desa Bunar yang diberhentikan Kades kepada wartawan di kantor DPMPD Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Bunar, Suherli mengaku tidak keberatan jika Kades yang baru tidak lagi memberi amanah kepadanya. Namun begitu dia minta diberhentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BACA JUGA: Kades Ngaku Sudah Lapor, Camat Sukamulya Bantah Kasih Rekom

“Kami juga akan menerima keputusan apapun asalkan sesuai Permendagri nomor 67 tahun 2017, biarkan kami bekerja sambil menunggu proses pemberhentian yang sesuai prosedur, jangan sepihak seperti ini,” ujar Suherli yang dibenarkan rekan-rekannya.

Senada dikatakan Winarno, staf desa periode lama. Menurut dia, jika Permendagri dan Perbub sudah tidak lagi menjadian acuan dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sebaiknya aturan tersebut dicabut.

“Kalau masih berlaku, pemberhentian  dan pengangkatan  perangkat desa dikembalikan kepada aturan. Jangan asal main ganti,” kata Winarno.

Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Banten, Dadan Gandana berjanji akan menindaklanjuti aspirasi perangkat Desa Bunar. Dia berharap polemik pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Bunar bisa diselesaikan secara aturan yang ada di Permendagri.

“Kewenangan ada pada camat sebagai pembina wilayah desa,” imbuh Dadan.

Dadan menyarankan para perangkat Desa Bunar yang diberhentikan untuk mengirimkan surat keberatan atas pemberhentian tersebut kepada Kades yang baru ditembuskan kepada Camat Sukamulya.

“Nanti kami bantu fasilitasi dengan camat,” imbuh Dadan seraya menyebut untuk menyelesaikan polemik perangkat desa menjadi kewenangan Kades setelah dilakukan musyawarah atau diskusi dengan camat.

Dijelaskan Dadan, pihaknya sudah menyosialisasikan Permendagri nomor 67 tahun 2017 kepada para camat. Pihaknya juga sudah meminta kepada camat untuk mengambil langkah tepat dalam penyelesaian polemik perangkat desa sesuai keweanangannya dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.