DKPP Putuskan Bawaslu Tangsel Tak Langgar Etik Penyelenggara Pemilihan

  • Whatsapp
DKPP RI

JAKARTA,REDAKSI24.COM–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan putusan terhadap perkara yang menimpa Bawaslu Tangerang Selatan (Tangsel). Putusan dengan  nomor perkara 106-PKE-DKPP/X/2020 ini disampaikan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu, (11/11/2020) secara virtual pukul 10:20 WIB.

Hasilnya DKPP menyatakan para teradu yakni Muhamad Acep, Karina Permata Hati, Slamet Santosa, Ahmad Jajuli, dan Aas Satibi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangsel) tidak terbukti melakukan pelanggaran dan menolak secara keseluruhan sehingga DKPP menolak secara keseluruhan aduan.

Bacaan Lainnya

“Nama baik para teradu yakni Muhamad Acep, Karina Permata Hati, Slamet Santosa, Ahmad Jajuli, dan Aas Satibi sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangsel dikembalikan,” ujar Anggota DKPP RI Ida Budhiati saat membacakan putusan.

Dengan adanya putusan tersebut lanjut Ida, DKPP RI memerintahkan Bawaslu Banten menjalankan putusan maksimal hingga 7 hari kedepan.

Sebelumnya 

Sebelumnya Ketua dan Anggota Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep, Karina Permata Hati, Slamet Santosa, Ahmad Jajuli, dan Aas Satibi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangsel) duduk sebagai Teradu I – V dalam perkara ini diadukan Imam Syamsudin yang memberikan kuasa kepada YB. Christian Putro lantaran didalilkan tidak profesional dalam melakukan kajian perkara dugaan tindak pidana atas pengusiran staf Bawaslu atas nama Fadel Galih.

Fadel Galih sendiri merupakan pengawas dari Bawaslu yang sempat ramai menjadi perbincangan lantaran diusir dalam acara deklarasi koalisi partai pendukung bakal pasangan calon Muhamad – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pilkada Kota Tangsel.

Kemudian Ketua Bawaslu Tangerang Selatan (Tangsel) Muhamad Acep dan salah seorang komisioner, sebelumnya, kembali dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suhendar, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. LBH Suhendar menilai personil Bawaslu Tangsel terkesan malas untuk menyelidiki laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran pemilu di pemilihan wali kota dan wakil Wali Kota.

Saat itu, Kamis (5/11/2020), Direktur LBH Suhendar, Nurman Samad melaporkan Bawaslu Tangsel melakukan pelanggaran penyelenggara pemilihan karena dianggap malas menindaklanjuti laporan. (Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.