300 Miliar Dana Transfer Pusat ‘Terjebak’ di Bank Banten

  • Whatsapp
Bank Banten tutup.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Rp 300 miliar dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov Banten pada 22 April 2020 lalu tertahan di Bank Banten. Dana tersebut diduga merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang akan disalurkan kepada delapan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemprov Banten sudah melakukan pemindahan RKUD pada tanggal 21 April 2020. Sore harinya, Keputusan Gubernur (Kepgub) pemindahan RKUD itu ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).

Bacaan Lainnya

Melihat pemindahan RKUD yang dilakukan Pemprov tersebut, OJK kemudian meningkatkan status Bank Banten menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). Kebijakan itu dilakukan guna mencegah terjadinya lost money di Bank Banten.

“Karena OJK melihat ini ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi di Bank Banten, sehingga Pempov selaku pemegang saham pengendali memindahkan RKUD-nya dari Bank Banten. Untuk itu, pada tanggal 22 April pagi, OJK meningkatkan status Bank Banten dari semula Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) menjadi BDPK,” kata Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi, akhir pekan lalu kepada Redaksi24.com.

Gembong melanjutkan, Gubernur WH juga tidak melibatkan DPRD Banten dan OJK dalam pembahasan pemindahan RKUD pada tanggal 21 April tersebut. Padahal, kalau saja OJK itu tahu sebelumnya, mungkin tidak akan menyarankan RKUD itu dipindahkan.

“Informasi yang saya dapatkan, OJK tidak dapat tembusan terkait pembahasan pemindahan RKUD itu, sehingga ketika ada tembusan keputusan pemindahan RKUD, pada saat itu pula status Bank Banten ditingkatkan,” jelaskan.

Masalah pertama kemudian muncul ketika siang harinya setelah OJK meningkatkan status Bank Banten, pemerintah pusat mentransfer DAK dan DBH pajak ke RKUD Pemprov Banten yang sudah ditutup di Bank Banten. Walhasil dana tersebut tidak bisa dicairkan, dan hingga sampai saat ini masih tertahan di Bank Banten.

“Seluruh Kab/Kota pasti menjerit. Karena di tengah Pandemi ini mereka juga sedang membutuhkan fresh money untuk menjaga stabilitas keuangan dan penanganan Co Id-19 di daerahnya masing-masing,” katanya.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK), lanjut politisi PKS ini, ketika bank itu sudah dalam kondisi BDPK, maka tidak bisa mengeluarkan dana, karena kondisinya sudah dianggap likuid, kecuali atas seizin OJK. Namun, kalau untuk uang masuk itu bisa. 

“Infonya Pemprov Banten sedang melakukan lobi supaya dana ini bisa dicairkan oleh OJK,” ujarnya.

Hal yang sama juga pernah terjadi menjelang lebaran kemarin terhadap dana zakat ASN Pemprov Banten yang tertahan di Bank Banten sebesar Rp 4 miliar. Namun belum lama ini dana tersebut akhirnya sudah bisa dicairkan setelah dilakukan komunikasi bersama OJK.

“Untuk itu saya berharap Pemprov Banten segera menjalankan apa yang direkomendasikan OJK dalam rangka menyelamatkan serta menyehatkan Bank Banten, supaya dana-dana yang masih tersimpan itu bisa segera dicairkan dan tidak terjadi pengendapan,” katanya.

Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan Pemprov dalam upaya menyehatkan bank Banten, salah satunya membuat MOU dengan DPRD Banten. MoU tersebut akan menjadi dasar hukum penyertaan modal, sebelum nanti dimasukkan dalam APBD perubahan pertengahan tahun nanti.

“Kami akan mendukung penuh selama itu untuk menyelamatkan Bank Banten. MoU-nya juga akan kami siapkan jika Gubernur mau melakukan langkah ini dengan segera,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti ketika dikonfirmasi tidak menanggapi. Pesan yang dikirimkan tidak dibalas, meskipun dibaca.

Kepala departemen pengawasan bank I OJK Hizbullah ketika dihubungi mengatakan, proses penyelamatan dan penyehatan itu sudah diserahkan kepada Pemprov Banten selaku pemegang saham pengendali.

OJK menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Banten terkait langkah yang diambil dalam menempatkan RKUD-nya, karena yang mempunyai dana dan Bank Banten itu adalah Pemprov saham mayoritas pengendalinya. ” Kami hanya merekomendasikan atas keinginan Pemprov seperti apa, tentunya atas dasar berbagai saran dan pertimbangan yang kami berikan.

“Kami hanya mengarahkan saja sesuai aturan yang berlaku,” katanya. (Luthfi/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.