1.500 Buruh di Tangerang pada 6-8 Oktober 2020 Akan Demo Tolak RUU Omnibus Law

  • Whatsapp
Buruh
Ilustrasi unjuk rasa buruh di Tangerang- (ist)

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Sekira 1.500 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan bakal menggelar aksi unjuk rasa ada 6-8 Oktober 2020 nanti. Unjuk rasa digelar dalam rangka menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terus bergaung di DPR RI. 

Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi mengatakan, khusus di Kabupaten Tangerang aksi unjuk rasa akan dipusatkan di kawasan Kantor Bupati Tangerang dengan kekuatan sekitar 1.500 buruh dari 172 perusahaan yang tergabung di SPSI Kabupaten Tangerang. 

Bacaan Lainnya

“Digelar selama tiga hari, tanggal 6 ke pusat pemerintahan kalau saya ke Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Kemudian tanggal 7 di lokasi perusahaan masing masing dan tanggal 8 ke DPR RI,” ujar Ahmad Supriyadi kepada Redaksi24.com, Minggu (4/10/2020). 

Ia mengatakan, jika aksi unjuk rasa buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 6-8 Oktober itu dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Para buruh menilai, undang-undang yang disebut-sebut bakal menghilangkan pesangon dan melegalkan sistem outsourcing di semua bidang pekerjaan itu sangat tidak pro pada kesejahteraan buruh. 

BACA JUGA: Geruduk Gedung DPR Buruh Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

“Upah minimum berdasarkan undang-undang tersebut tidak akan mengalami kenaikan setiap tahun. Terus pekerja kontrak itu tidak terbatas waktu. Tidak ada keberpihakan kepada buruh jadi nilainya atau mutunya itu lebih rendah dari UU 13 Tahun 2003 yang undang-undang itu sendiri sebenarnya bukan undang-undang yang menyenangkan bagi buruh,” terangnya 

Saat disinggung soal unjuk rasa buruh pada suasana pandemi ini, ia mengatakan jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak jauh beda menakutkan dari Covid-19. Menurutnya, jika virus Korona yang menular pada manusia dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang cepat, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan membunuh generasi pekerja buruh dalam waktu yang sangat panjang.

“Kalau pertanyaannya seperti ini (unjuk rasa saat pandemi) saya ingin membalik pertanyaannya, kenapa DPR RI menciptakan suasana seperti ini,” cetusnya.

BACA JUGA: Berunding Dengan Wakil Ketua DPR, Buruh Minta RUU Ciptaker Dicabut

Kendati begitu, aksi buruh tersebut akan digelar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Para buruh yang akan berunjuk rasa juga dianjurkan untuk membawa hand sanitizer. 

“Bahkan di organisasi saya (SPSI) sebelum berangkat akan di thermal scan dulu bahkan dengan kekuatan massa sekitar 1500 itu pasti butuh hamparan yang lebih luas karena masing-masing saling mengatur jarak,” tandasnya (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.